Dia juga menambahkan pembukaan rute baru maupun penambahan layanan armada dilakukan melalui kajian sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini untuk menghindari pemborosan anggaran.
"Subsidi PSO diperuntukkan bagi layanan masyarakat, bukan untuk Transjakarta dan bukan untuk operator," kata Tjahyadi.
Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), Transjakarta menekankan kelengkapan, validitas data, dan administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi. Setiap penyimpangan akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
Transjakarta juga menerapkan merit system kepada operator, meliputi aspek kualitas, biaya, dan pengiriman. Kompetisi antar operator didorong agar dapat memberikan layanan berkualitas, harga bersaing, dan penyediaan armada tepat waktu.
"Masing-masing operator harus siap bersaing secara mandiri, termasuk dalam menawarkan harga," katanya.