Dampak ekonomi bukan hanya dari sisi jumlah penduduk yang akan berkurang karena perpindahan ASN ke IKN. Sebagai mantan ibu kota, Jakarta kerap dijadikan instansi pemerintah/lembaga dan swasta untuk menggelar rapat dan acara besar.
Michael mengantisipasi dengan Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, kegiatan-kegiatan rapat, forum, dan konferensi, juga akan banyak berpindah. Ini akan mengakibatkan industri perhotelan dan MICE berkurang.
“Kita tahu selama ini Jakarta banyak kegiatan dan acara karena para menteri berkantor di Jakarta. Banyak kegiatan dan aktivitas dibiayai oleh kementerian dan BUMN-BUMN. Spending pemerintah ini juga berpotensi berkurang, dan perlambatan ekonomi Jakarta pasti akan terasa,” tambah Michael yang juga Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital itu.
Untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif tersebut, Michael mendorong agar Pemerintah berkomitmen menyediakan alokasi pendanaan khusus pusat untuk bisa menopang pembangunan Jakarta. Insentif dan pengalihan status lahan pemerintah pusat yang ada di Jakarta untuk menopang perekonomian juga perlu dikaji dan dipersiapkan.
Ia menambahkan memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur tidak otomatis berarti permasalahan Jakarta selesai. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik tetap masih harus dikebut.
"Ini semua butuh biaya, butuh ekonomi yang kuat di Jakarta. Tentu, Kota Jakarta harus mampu mandiri, tapi jangan sampai shock yang terjadi berdampak signifikan terhadap Jakarta. Pemerintah pusat tetap perlu berperan dan tidak melepas kekuatiran yang ada di Jakarta begitu saja,” tutup Michael.