Kemampuan keuangan ini, lanjut Michael, yang membuat Jakarta bisa mensubsidi Transjakarta, menyediakan bantuan BPJS gratis atau PBI, program KJP, dan berbagai pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung.
"Turunnya kapasitas ekonomi dan pajak daerah akan menjadi disrupsi signifikan terhadap semua itu,” jelas Michael -- yang juga merupakan Caleg DPRD DKI Jakarta DPRD DKI Jakarta Dapil 3 (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok) dari Partai Perindo itu.
Dampak ekonomi bukan hanya dari sisi jumlah penduduk yang akan berkurang karena perpindahan ASN ke IKN. Sebagai mantan ibu kota, Jakarta kerap dijadikan instansi pemerintah/lembaga dan swasta untuk menggelar rapat dan acara besar.
Michael mengantisipasi dengan Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, kegiatan-kegiatan rapat, forum, dan konferensi, juga akan banyak berpindah. Ini akan mengakibatkan industri perhotelan dan MICE berkurang.
“Kita tahu selama ini Jakarta banyak kegiatan dan acara karena para menteri berkantor di Jakarta. Banyak kegiatan dan aktivitas dibiayai oleh kementerian dan BUMN-BUMN. Spending pemerintah ini juga berpotensi berkurang, dan perlambatan ekonomi Jakarta pasti akan terasa,” tambah Michael yang juga Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital itu.