Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sekolah SMK Nusantara, Rasudin, menjelaskan, bahwa tidak melarang siswa-siswa yang menunggak untuk mengikuti ujian semester. Hanya saja, waktunya yang dibedakan antara yang menunggak dengan yang tidak.
"Tidak benar ada siswa yang tidak boleh ikut ujian, yang ada hanya tertunda ke tahap kedua atau tahap selanjutnya," katanya.
Menurut dia, penundaan ujian semester memang disebabkan adanya kewajiban pembayaran uang sekolah yang belum disetor orang tua siswa. Namun begitu, pihak sekolah terus membuka komunikasi bersama guna mencari solusi.
"Untuk yang tertunda, orang tua harus melakukan usaha dan juga komunikasi dengan pihak sekolah untuk mencari solusi yang sama-sama bisa diterima pihak orang tua dan sekolah," katanya.
Rasudin juga membeberkan bahwa jumlah biaya tunggakan itu makin membengkak sejak awal pandemi melanda. Di mana awalnya tunggakan uang sekolah siswa mencapai Rp2,7 miliar.
"Sejak pandemi, dari Rp2,7 (miliar) menjadi Rp4,6," ucapnya.
Dia juga menyebutkan, tunggakan yang jumlahnya cukup besar itu memberi dampak atas berlangsungnya operasional sekolah serta terhambatnya pemberian gaji para guru.
"Yang bermasalah adalah operasional sekolah dan gaji guru terpaksa beberapa kali tidak bisa gajian maksimal," katanya.
Sementara, Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) SMA Kota Tangsel, Suryadi, bakal turun tangan dan segera mengonfirmasi hal itu kepada pihak SMK Nusantara.
"Nanti kita panggil, kebijakannya seperti apa. Terkait hal itu, itukan kebijakan sekolah. Benar nggak nya kita konfirmasi ke sekolah. Kalau kita, tetap siswa itu diikutsertakan, cuma nanti komitmennya orang tua dengan sekolah. Urusan bayaran kan urusan orang tua, bukan urusan siswa," kata dia.