Kariyasa meminta pemerintah memastikan ada batasan yang jelas dan proporsional antara ranah pendidikan sipil dan ranah pertahanan negara.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan resistensi atau kekhawatiran di masyarakat. Kita ingin Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar yang nyaman, partisipatif dan mampu memberdayakan masyarakat rentan. Oleh karena itu, mari kita kembalikan fokus orientasi program ini pada metode pedagogis yang humanistik dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II untuk mendampingi siswa di 178 titik Sekolah Rakyat. Program bimbingan keasramaan tersebut akan berlangsung selama lima hari di setiap lokasi, mulai 3 hingga 8 Agustus 2026.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan, pelibatan para taruna bukan untuk menggantikan peran guru di ruang kelas, melainkan memberikan pendampingan kepada siswa dalam kehidupan berasrama.
"Program ini hanya berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus. Tujuannya membantu anak-anak yang tinggal di asrama agar lebih mandiri. Mereka akan dibimbing melakukan hal-hal sederhana, seperti merapikan lemari, merapikan tempat tidur, hingga membiasakan kerapian dalam berseragam," ujar Agus Jabo dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6/2026).