Dalam program tersebut, pemerintah Kuwait membiayai kepulangan para pekerja migran Indonesia dan membebaskannya dari denda overstay. Warga negara asing overstay di negara tersebut dianggap sebagai salah satu kelompok paling rentan secara ekonomi menghadapi aturan ketat pemerintah Kuwait dalam penanganan Covid-19.
Program amnesti tersebut disambut antusias oleh para pekerja migran Indonesia di Kuwait yang cukup merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan ketat Pemerintah Kuwait menghadapi Covid-19. Salah satu pekerja migran asal Subang, Warid bersyukur ketika dia dan istrinya dapat pulang ke Indonesia.
“Saya sudah sejak Februari tidak bekerja sebagai terapis, tempat kita kerja sudah tidak boleh buka sejak pertama kali ada pembatasan akibat Covid-19," katanya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjamin kepulangan setiap warga negara yang menjadi pekerja migran ke kampung halaman di Tanah Air melalui serangkaian disiplin yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan pekerja migran secara tidak langsung adalah warga VVIP sebagai pahlawan keluarga dan pejuang devisa bagi negara. Di sisi lain Covid-19 telah menjadi pandemi yang berdampak langsung pada kestabilan global.
Oleh karena itu, BP2MI perlu memberikan perlindungan bagi mereka yang akan pulang ke Tanah Air dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang disesuaikan dengan ketentuan lainnya.
"BP2MI akan bersungguh-sungguh dan nyata memberikan perlindungan dari ujung rambut hingga ujung kaki bagi setiap PMI dan keluarganya. Bagi kami Para PMI adalah warga negara VVIP,” kata Benny di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (9/5/2020).