Dia pun merinci dari 1,9 juta KPM yang dihapus dari daftar penerima bansos triwulan II 2025 ini, 616.367 KPM di antaranya adalah penerima PKH.
Kemudian, 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT. Gus Ipul mengatakan, penghapusan 1,9 juta KPM dari daftar penerima PKH dan BPNT ini berpotensi menghemat anggaran bansos hingga Rp14,4-17,9 triliun.
Sementara itu, ada sebanyak 45 persen penyaluran bansos PKH dan sembako yang tidak tepat sasaran.
“Program Keluarga Harapan dan Sembako ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua, kita, untuk konsolidasian data dan yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran,” paparnya.