Setiap penerbangan harus diawali dengan penilaian risiko, pengarahan keselamatan, dan penetapan batas operasional yang jelas.
Daryono juga menekankan pentingnya kewenangan kru untuk menunda atau menghentikan misi jika kondisi penerbangan dinilai tidak aman. Keputusan tersebut tidak boleh mendapat tekanan hanya demi mengejar target pemadaman.
"Kru juga harus memiliki kewenangan untuk menunda atau menghentikan misi apabila kondisi dinilai tidak aman, tanpa tekanan untuk tetap menyelesaikan target pemadaman. Prinsip safety first hrs mjd bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar slogan. Dalam operasi berisiko tinggi, keberhasilan misi tidak hanya diukur dari luas kebakaran yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan memastikan seluruh personel kembali dengan selamat," kata Daryono.
Operasi pemadaman karhutla melibatkan banyak pihak, mulai dari BNPB, TNI, pemerintah daerah, operator penerbangan, hingga petugas pengendalian kebakaran di lapangan.
Karena itu, koordinasi diperlukan dalam menentukan wilayah operasi, memilih sumber air, memantau kondisi cuaca, serta mengatur lalu lintas helikopter.