"Kita memerlukan analis data digital, bayangkan jika kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang data orang miskin. Dengan demikian, kita dapat mengatasi masalah ini dengan lebih baik. Bahkan dalam kesulitan, negara harus turut campur. BPJS saya sulit, maka harus disederhanakan, dan 99,5% penduduk harus terlindungi," kata Ganjar kepada mahasiswa Universitas Kristen Maranatha.
Program Gaspol juga mencakup integrasi upah minimum pekerja. Ganjar Pranowo berpendapat bahwa penetapan upah minimum harus dilakukan secara bijaksana dan adil.
Ia mengaku telah berdiskusi dengan serikat buruh untuk mencapai pandangan strategis tentang cara mencapai upah minimum yang layak.
Dengan rata-rata penghasilan karyawan di Indonesia yang masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), masalah ini sangat relevan dan harus diatasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja.
"Penetapan upah minimum harus menjadi pertimbangan, saya baru saja berdiskusi dengan serikat buruh di Kabupaten Bandung Barat. Kami berusaha memberikan pandangan strategis tentang bagaimana mencapai upah minimum yang adil," katanya.