A. 1945, 1950, 1959, 1998
B. 1945, 1959, 1965, 1998
C. 2001, 2002, 2004, 2005
D. 1999, 2000, 2001, 2002
E. 1997, 1998, 2001, 2002
Jawaban: D
39. Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, dalam konteks budaya hukum Pancasila?
A. Kesadaran bahwa sikap warga dan tata nilai dalam masyarakat menentukan pemberlakuan hukum
B. Kesadaran tentang pentingnya menciptakan masyarakat yang hidup bahagia dan sejahtera
C. Kesadaran bahwa nilai-nilai dalam diri setiap individu berkaitan dengan hukum yang berlaku
D. Kesadaran bahwa hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat
E. Kesadaran bahwa penegakan hukum akan mengubah kondisi yang sedang terjadi di tengah masyarakat
Jawaban: C
40. Ciri-ciri kesadaran hukum tinggi telah dimiliki oleh seorang warga negara atau masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali....
A. Memiliki pengetahuan luas tentang hukum sehingga bisa memanfaatkan celah-celahnya
B. Aktif mendukung aparat untuk menindak dengan tegas dan adil setiap pelanggaran hukum
C. Memahami dengan baik dan benar hak maupun kewajiban warga negara
D. Mendukung aparat menegakkan hukum tanpa diskriminasi
E. Menyelesaikan segala masalah hukum sesuai prosedur yang diatur oleh negara
Jawaban: a
41. Semua warga negara Indonesia diharapkan mempunyai tingkat ketaatan hukum yang tinggi karena...
A. terpaksa
B. suka rela
C. ketakutan
D. mendapat hadiah
E. pamrih
Jawaban: B
42. Indonesia adalah negara hukum. Maka, penegakan peraturan perundang-undangan penting dilaksanakan di Indonesia. Manfaat penegakan hukum adalah sebagai berikut, kecuali...
A. Mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat
B. Menyelesaikan konflik antar-individu maupun antar-kelompok
C. Menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial
D. Menguntungkan orang-orang kaya dan berpendidikan
E. Menegakkan keadilan di tengah masyarakan
Jawaban: D
43. Contoh perilaku taat hukum di masyarakat dan lingkungan sekolah adalah sebagai berikut, kecuali...
A. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan semua tetangga
B. Menghindari penyebaran informasi salah dan hoaks
C. Memenuhi tugas membersihkan kelas sesuai jadwal piket
D. Mengutamakan dialog atau mediasi dalam penyelesaian konflik antar-kelompok
E. Mendatangi Tempat Pemungutan Suara saat pemilihan umum dilaksanakan
Jawaban: E
44. Contoh dampak dari sikap yang tidak mematuhi norma masyarakat dan peraturan hukum adalah sebagai berikut, kecuali...
A. merusak tata pergaulan di tengah masyarakat yang harmonis
B. menimbulkan keresahan di tengah masyarakat
C. Mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat
D. Menjadi semakin populer di tengah masyarakat
E. Menerima sanksi sosial atau ditindak oleh aparat penegakan hukum
Jawaban: D
45. Apa yang dimaksud dengan selaras, serasi, dan seimbang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?
A. Mendapatkan pemenuhan hak individu tidak berkaitan dengan kewajibannya
B. Mendapatkan hak perlu lebih diutamakan daripada pelaksanaan kewajiban
C. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku
D. Mengutamakan pelaksanaan kewajiban tanpa memperdulikan pemenuhan hak
E. Mencemooh setiap orang yang aktif menuntut haknya
Jawaban: C
46. Cermati daftar jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disusun secara acak berikut ini:
(1) UUD NRI 1945
(2) Peraturan Presiden
(3) Peraturan Pemerintah
(4) Perda Kabupaten/Kota
(5) Perda Provinsi
(6) Ketetapan MPR (Majelis Perpusywaratan Rakyat)
(7) Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar adalah nomor....
A. 1, 7, 3, 4, 5, 6, 2
B. 1, 6, 7, 3, 2, 5, 4
C. 1, 4, 5, 6, 2, 7, 3
D. 1, 2, 7, 3, 4, 5, 6
E. 1, 6, 2, 7, 4, 5, 3
Jawaban: B
47. Apa yang dimaksud dengan prinsip "lex superiori derogat legi inferiori" dalam kaitanya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan?
A. Peraturan dengan kedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
B. Semua peraturan perundang-perundangan mempunyai kedudukan yang setara
C. Peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat
D. Peraturan dengan kedudukan lebih rendah tidak berkaitan dengan peraturan yang lebih tinggi
E. Semua peraturan perundang-undangan tidak harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar
Jawaban: B
48. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat tentang hubungan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota dengan perda provinsi, kecuali...
A. Kedudukan perda kabupaten lebih rendah daripada perda provinsi
B. Kedudukan perda provinsi lebih tinggi daripada perda kabupaten/kota
C. Perda kabupaten/kota harus selaras dengan perda provinsi
D. Perda kabupaten/kota dan perda provinsi diperbolehkan bertentangan
E. Perda kabupaten/kota dan perda provinsi sesuai dengan undang-undang
Jawaban: D
49. Contoh konstitusi tertulis di Indonesia selain UUD 1945 adalah...
A. UUDS yang berlaku pada 1950-1959
B. UU Cipta Kerja
C. UU Omnibuslaw
D. Norma musyawarah mufakat
E. Pancasila
Jawaban: A
50. Solusi yang harus dilakukan ketika ada regulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di atasnya adalah....
A. Membiarkannya terjadi
B. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum
C. Mengubah isi kedua-duanya
D. Membatalkan kedua-duanya
E. Melanjutkan pemberlakuannya sampai ada masalah terjadi
Jawaban: B
Demikian ulasan mengenai contoh soal UAS PKN kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat!