“Tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Setiap pilihan memiliki konsekuensi terhadap keterwakilan dan cara parlemen bekerja. Karena itu, warga perlu memahami konsekuensi dari setiap pilihan sebelum menentukan sikap,” ujar Heroik.
Salah satu anggota Majelis Publik, Joko Indriyatno Umar, menilai keterlibatan peserta dari berbagai generasi dan latar belakang memperlihatkan bahwa pembahasan politik tidak harus didominasi orang yang memiliki keahlian khusus.
“Walaupun tidak semua peserta berpengalaman atau berkeahlian khusus di bidang sosial dan politik, mereka tetap punya ide dan pandangan tentang partisipasi publik. Inilah yang kita butuhkan untuk mendorong partisipasi berkelanjutan menuju Pemilu yang lebih baik,” ujar Joko.
Hasil musyawarah tersebut akan dirangkum menjadi rekomendasi dan disampaikan kepada Komisi II DPR. Rekomendasi itu diharapkan menjadi masukan bagi DPR dalam membahas pembaruan sistem pemilu dengan mempertimbangkan pandangan warga.