“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” tegasnya.
Sari memastikan DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, termasuk kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Menurut Sari, keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat. Kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada siswa juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” kata Sari.