Menurut para pemohon, jika norma yang selama ini dinilai multitafsir diperjelas, masyarakat tidak lagi dibayangi ketakutan akan ancaman kriminalisasi saat menyampaikan pendapat.
Selain itu, para pemohon juga menilai langkah tersebut akan menciptakan ruang publik digital yang lebih terbuka, inklusif, dan demokratis.
Mereka menilai, perlindungan yang lebih jelas dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam diskursus publik sekaligus memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah maupun pihak yang memiliki kekuasaan.
Menurut para pemohon, kebebasan menyampaikan pendapat saat ini tidak hanya dilakukan di ruang fisik, tetapi juga berkembang pesat di ruang digital seiring kemajuan teknologi informasi.
Karena itu, setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus dilakukan secara ketat, jelas, dan berdasarkan alasan yang sah agar tidak berujung pada pembungkaman ekspresi yang dilindungi konstitusi.