Enam lembaga survei yang dilaporkan, yaitu Indo Barometer, Perludem, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC), Charta Politika, dan Poltracking.
"Jadi semua lembaga survei yang menyatakan unggul sekian-sekian itu kita laporkan karena belum tahu kebenaran dan kepastiannya, kita tidak mau hoaks," katanya.
Dia menuturkan, enam lembaga survei itu diduga melanggar Pasal 28 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Dalam laporannya, dia membawa sejumlah barang bukti yang dijadikan dasar pengaduan. Di antaranya, hasil penghitungan cepat dalam aplikasi Ayo Jaga TPS, beberapa dokumentasi video dan sejumlah pemberitaan tentang hasil penghitungan cepat yang diambil dari beberapa media online. "Dengan dasar tersebut seolah-seolah menimbulkan opini baru," ucapnya.
Laporan disampaikan ke Bareskrim secara tertulis. Bareskrim sendiri belum mengeluarkan nomor laporan pengaduan.
"Pengaduan itu tidak mesti harus laporan tetapi bisa secara tertulis dan itu sudah diterima Kasubag bagian penyidikan dan pengaduan Bareskrim Polri. Tadi alhamdulillah kita diperlakukan baik Bareskrim Polri dan hari ini mereka akan memproses laporan kita untuk menindak lanjuti laporan tersebut," katanya.