JAKARTA, iNews.id - Mantan prajurit Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang terjun menduduki posisi penting dalam bidang politik dan pemerintahan Indonesia cukup banyak. Sebut saja, Luhut Binsar Pandjaitan dan Prabowo Subianto.
Selain dua nama itu, ada beberapa politikus yang sebelumnya juga berkarier sebagai prajurit pasukan elite TNI AD itu. Mereka juga merupakan prajurit-prajurit terbaik baret merah yang pernah menjabat Komandan Jenderal (Danjen) dan Wakil Danjen Kopassus.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto adalah mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus yang diangkat pada 1995. Salah satu operasi Kopassus yang sukses dipimpin Prabowo, pembebasan sandera di Mapenduma, Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 8 Januari 1996.
Kala itu, Kopassus menyelamatkan para warga negara asing (WNA) peneliti dalam Ekspedisi Lorentz 95 yang disandera OPM (Organisasi Papua Merdeka). Ada 26 anggota Tim Ekspedisi Lorentz 95 yang disandera oleh sayap militer OPM pimpinan Kelly Kwalik.
Pensiun dari dunia militer, Prabowo Subianto terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008. Saat ini, dia masih menjabat Ketua Umum Partai Gerindra.
Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Menteri Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi sejak 2016 hingga sekarang. Sebelum menduduki kursi pemerintahan, pria kelahiran Toba Samosir, Sumatra Utara pada 1947 ini aktif di dunia militer, khususnya Kopassus.
Melansir laman resmi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Luhut adalah komandan pertama Sat-81/Gultor (dahulu Detasemen 81) Kopassus. Satuan ini dikenal sebagai pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di Indonesia, bahkan dunia.
Kariernya di pemerintahan dimulai pada tahun 1999, saat diangkat Presiden BJ Habibie menjadi Duta Besar RI Untuk Republik Singapura. Di era kepememimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Luhut Pandjaitan dipercayakan sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia.
Saat Presiden Joko Widodo menjabat, Luhut diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama pada 31 Desember 2014. Lalu pada 12 Agustus 2015, Luhut ditetapkan menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan pada tanggal 27 Juli 2016 menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Di era kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2019-2024, Jendral (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar.