Haris juga menyoroti bahwa program-program kerakyatan yang telah berjalan lama, seperti BLT, bansos beras, subsidi pupuk, hingga subsidi energi, masih menghadapi persoalan dalam tata kelola. Terlebih lagi, program-program baru yang tengah dirintis pemerintahan saat ini.
"Apalagi program yang baru dirintis oleh Presiden Prabowo, dan baru berjalan satu tahun lebih, tentu kita akui belum sempurna dalam pelaksanaannya, masih membutuhkan perbaikan pada level tata kelola," kata Haris.
Di tengah dinamika geopolitik global, Haris mengaku bersyukur atas kepemimpinan Prabowo. Dia menilai Indonesia tetap dalam kondisi aman, terutama dalam hal ketersediaan energi, saat banyak negara menghadapi krisis.
"Kita bisa bayangkan jika terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi di sejumlah negara, maka dampaknya bisa menghambat distribusi pangan, sembako, dll. Kelaparan bisa menimpa rakyat kita. Mereka yang menentang pemerintah juga pasti terdampak jika terjadi krisis energi dan krisis pangan, anak-anak dan keluarga kita juga terkena dampak," lanjut Haris.
Dia menilai, Prabowo telah mengantisipasi potensi guncangan geopolitik yang bisa berdampak pada krisis energi dan pangan. Karena itu, sejumlah kebijakan strategis telah disiapkan untuk menghindari kondisi tersebut.