Helikopter Agusta Westland (AW) 101 produksi Inggris dan Italia. (Foto: Sindonews)
Richard Andika Sasamu

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purn) Agus Supriatna untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101. Proyek pengadaan helikopter buatan Inggris dan Italia itu terindikasi korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp220 miliar.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Agus akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka
Direktur Utama (Dirut) PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Namun Agus tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sedang berada di luar negeri.

"Tadi kuasa hukumnya datang dan menyampaikan surat pemberitahuan tidak hadir dan meminta pemeriksaan ditunda," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Menurut pengakuan kuasa hukum Agus, Pahrozi, kliennya tak bisa memenuhi panggilan KPK karena sedang menunaikan ibadah umrah. Namun, dari informasi perlintasan Agus Supriatna yang dimiliki KPK, mantan KSAU itu sudah berada di Tanah Air sejak 8 Desember 2017 lalu.

"Kami akan kroscek lagi soal ini dan koordinasi dengan POM TNI. Kami percaya komitmen Panglima TNI
kuat untuk membongkar kasus korupsi ini," kata mantan aktivis antikorupsi itu.

Pahrozi mengaku telah menyambangi rumah jenderal bintang tiga TNI Angkatan Udara (AU) itu untuk memastikan keberadaannya. Informasi yang didapat menyebutkan Agus sedang tidak berada di Indonesia. Meski demikian, dirinya berjanji akan berkomunikasi dengan kliennya terkait pemeriksaan penyidik KPK setelah pulang dari ibadah umrah.

"Kalau kita lihat visa beliau itu 30 hari, hari ini tanggal 15. Berarti 30 hari itu kan
tanggal 20 Desember. Saya lupa pastinya berangkat tanggal berapa, tapi saya perhatikan paspornya," kata Pahrozi.

Dalam kasus ini, PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah melakukan kontrak langsung dengan produsen
Helikopter AW-101 senilai Rp514 miliar. Namun, pada Februari 2016 setelah meneken kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya Mandiri menaikkan nilai jualnya menjadi Rp738 miliar. Saat perjanjian kontrak itu berjalan, Agus masih menjabat sebagai KSAU.

Selain dari KPK, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sudah menetapkan Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy sebagai tersangka dengan kapasitasnya sebagai pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017.

Tersangka lainnya ialah Letnan Kolonel TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas,
Pembantu Letnan Dua berinsial SS selaku staf Pekas, Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan
dan Marsekal Muda TNI SB selaku Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan Udara.


Editor : Achmad Syukron Fadillah

BERITA TERKAIT