JAKARTA, iNews.id - Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Aiman Witjaksono mengaku masih sebagai jurnalis saat dirinya menyampaikan kritik terkait netralitas Polri. Dia menegaskan latar belakang sebagai wartawan masih melekat pada dirinya.
"Saya menyampaikan pada Forum Juru Bicara TPN tersebut memang itu bukan produk jurnalistik, tapi saya sebagai individu itu masih melekat latar belakang saya sebagai wartawan,” kata Aiman di Polda Metro Jaya, Jumat (26/1/2024).
Aiman mengatakan dirinya belum nonaktif sebagai jurnalis selama menjadi Jubir TPN. Dia mengatakan hanya cuti terlebih dahulu.
“Jadi begini, narasumber itu menyampaikan informasi kepada saya itu kan bukan narasumber yang satu dua hari kenal tapi bertahun-tahun kenal dia menganggap saya masih sebagai wartawan,” kata Aiman.
“Saya sebagai jurnalis itu sebuah fakta kan gitu. Dan hak tolak itu melekat pada wartawan bukan sekadar jadi wartawan, di mana pun itu melekat hak tolak apakah dia sedang berproses jurnalistik atau tidak itu tentu jadi perdebatan,” ujarnya.
Aiman Witjaksono dilaporkan aliansi elemen masyarakat sipil yang terdiri atas Garda Pemilu Damai, juga Front Pemuda Jaga Pemilu dan juga Barisan Mahasiswa Jakarta. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.
Diketahui, Aiman Witjaksono meminta aparat penegak hukum jangan melakukan tindakan yang dapat mencederai demokrasi seperti dengan ikut serta dalam pemenangan calon tertentu di Pilpres 2024.
"Jangan curang, kami tidak akan diam. Kami akan berjuang mempertahankan demokrasi, kami tidak mau Indonesia kembali ke masa Orde Baru," kata Aiman dalam diskusi media bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
Aiman mengaku mendapat sejumlah informasi dugaan dari beberapa kepolisian yang diminta komandannya untuk membantu kemenangan tim Prabowo-Gibran.
"Bahkan, kemarin sudah memberitakan soal pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang dilakukan oknum polisi," ujarnya.
Tak hanya itu saja, Aiman juga mengungkapkan adanya instruksi terhadap semua Polres di seluruh Indonesia agar meminta semua KPU daerah dan Bawaslu untuk menyesuaikan CCTV kualitas HD dengan suara yang diintegrasikan dengan polisi.