Jokowi, kata Sri Mulyani, juga meminta jajarannya tetap berkomunikasi dengan pemerintahan baru. Sehingga, katanya, pemerintahan baru bisa langsung melaksanakan program-program yang menjadi prioritas.
Sri Mulyani juga menyebut pertemuan menyepakati defisit APBN di bawah 3 persen akan tetap dijaga. Agar disiplin dari APBN, katanya, bisa terjaga serta meningkatkan kualitas dan stabilitas. Sehingga pemerintah baru bisa fokus menghadirkan program-program prioritas.
"Kemudian, untuk berbagai program terutama di bidang-bidang SDM seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang," kata Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai design postur APBN 2025. Sebab, katanya, saat ini masih dalam masa transisi krusial.
Namun, lanjutnya, pemerintah tetap menjaga proses politik secara proper dan baik. Sehingga, katanya, tidak akan menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun legitimasi dari proses penyusunan APBN tersebut.
"Jadi APBN 2025 tetap akan kita susun komunikasi dengan transisi dengan pemerintah baru akan dilakukan. Posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan pemerintahan baru ini. Postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati, termasuk defisit yang di bawah 3 persen," ungkapnya.