Airlangga dan Sri Mulyani Menghadap Jokowi usai Hadir di MK, Bahas Apa?

Raka Dwi Novianto
Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani ke Istana menghadap Jokowi usai hadir di sidang MK, bahas apa? (Foto: Raka Dwi Novianto)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa menteri kabinet menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Jumat (5/4/2024) sore. Airlangga dan Sri Mulyani datang ke Istana usai menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Usai pertemuan tersebut, Sri Mulyani mengaku membahas pagu indikatif untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.

"Sore hari ini saya bersama dengan menko perekonomian dan menteri Bappenas membahas pagu indikatif untuk APBN 2025," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Sri Mulyani menjelaskan RAPBN 2025 yang merupakan APBN pertama untuk pemerintahan baru saat ini masih disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. 

"Nah hari ini adalah tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif untuk kementerian lembaga. Tadi telah dilaporkan bahwa untuk tahun 2025, kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik sisi ekonomi seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi dan juga dari arus modal terpengaruh. tensi dari geopolitik, juga adanya tren seperti digitalisasi, climate change dan demografi yang semakin aging," katanya.

Sri Mulyani mengatakan untuk mencapai high-income country, maka RAPBN 2025 akan tetap dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural.

"Yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu fokus dari kebijakan fiskal 2025 untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antardaerah," kata Sri Mulyani.

"Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas dan reformasi birokrasi akan tetap dilakukan," tuturnya.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
Nasional
10 menit lalu

Purbaya soal Redenominasi Rupiah: Wewenang BI, Bukan Tahun Ini atau 2026

Nasional
33 menit lalu

Sidang Uji Materi UU Pers, PWI Tegaskan Perlindungan Wartawan Tak Boleh Sekadar Formalitas

Nasional
3 hari lalu

Pakar Hukum Surati Komisi III DPR, Minta Keabsahan Ketua MK Suhartoyo Dibahas

Nasional
4 hari lalu

Canda Bahlil ke Airlangga: Ini Ketum Golkar Senior, Kalau Gak Hormat Bahaya Saya

Nasional
7 hari lalu

Pakar Hukum Tuding Suhartoyo Ketua MK Ilegal, Minta 9 Hakim Mundur

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal