Melalui portal yang terintegrasi dengan Bea Cukai serta National Single Window, DSI mengawasi proses pre-clearance dan post-clearance, menangani kepabeanan, sekaligus memverifikasi pembatasan dan larangan ekspor. Pemerintah menargetkan penyelesaian regulasi pada pertengahan November agar kerangka kerja ekspor sumber daya alam strategis dapat beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.
"Portal tersebut akan diimplementasikan secara bertahap, dengan pengujian fungsional pada November dan uji coba terbatas bersama eksportir terpilih pada 15 Desember sebelum resmi go live," tuturnya.
Ketentuan DHE terbaru juga menetapkan tujuh negara dan kawasan yang memenuhi syarat, yakni Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok termasuk Hong Kong, Australia, Korea Selatan, Jepang, serta Uni Eropa. Kelayakan akses berlaku bagi perusahaan pertambangan Indonesia yang memiliki sekurang-kurangnya satu pemegang saham dari daftar negara tersebut dengan porsi kepemilikan minimal 10 persen.
"Kebijakan devisa hasil ekspor yang baru mengizinkan eksportir pertambangan yang memenuhi syarat untuk menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor selama paling sedikit tiga bulan di bank devisa yang ditunjuk di Indonesia, termasuk bank non-BUMN," ucap Airlangga.
Untuk menampung penempatan dana tersebut, jumlah bank penyalur ditambah menjadi total 16 institusi, terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN. Sejumlah bank non-BUMN yang telah ditunjuk antara lain Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, J.P. Morgan, Citibank, dan OCBC NISP.
"Revisi yang diusulkan mencakup cakupan badan usaha yang lebih luas serta pengakuan kepemilikan tidak langsung melalui pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO)," urai Airlangga.