JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dinilai layak masuk bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Yusril dinilai memiliki kapasitas ahli hukum tata negara, pengalaman lintas pemerintahan, hingga kemampuan menjadi penengah tarik-menarik kepentingan politik.
Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura menilai latar belakang Yusril dibutuhkan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto menata regulasi dan memperkuat reformasi hukum di Indonesia.
"Saya lihat dari kebutuhan negara kita, bahwa secara ketatanegaraan, kita negara hukum ya, kita butuh ahli hukum tata negara yang bisa membantu presiden dalam penataan segala macam regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program pemerintah," ujar Charles saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dia menilai reformasi hukum selama ini masih menjadi jargon pemerintah, tetapi pelaksanaannya perlu dibenahi. Karena itu, menurutnya, diperlukan figur yang mampu memberikan perspektif hukum dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan.
"Kedua, reformasi hukum kan sebenarnya sesuatu yang terus dijadikan jargon oleh pemerintah ya, di mana kita ini negara hukum. Tapi kita melihatnya hari ini proses yang kita lakukan itu semua sekali ugal-ugalan. Makanya menurut saya penting untuk memberikan perspektif bagi Kepala Negara dalam hal ini Wakil Presiden, dan kemudian ahli hukum itu untuk menggabungkan sebuah kebijakan," ucap dia.