Yusril menyebut partai politik pengusung maupun gabungan partai pengusung dapat mengajukan tokoh di luar keanggotaan partai untuk mendampingi Prabowo jika terjadi kekosongan jabatan wapres. Ketentuan tersebut, menurut Yusril, diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 4 huruf e beserta penjelasannya.
"Tapi partai, salah satu partai pengusung atau pun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Dia menjelaskan, partai pengusung memiliki keleluasaan mengajukan figur yang dinilai memiliki kapasitas dan layak menjadi Wapres. Nama yang diusulkan kemudian disampaikan kepada Presiden untuk dipertimbangkan.
"Bisa saja diusulkan kepada presiden mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung itu pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden," ujarnya.