JAKARTA, iNews.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan alasan tak bersuara kencang merespons perusahaan yang terlibat dalam konflik HAM. Dia pun meminta pemakluman.
Sebab, dia khawatir saham perusahaan itu bakal jeblok bila dirinya merespons masalah HAM tanpa melakukan audit terlebih dahulu.
"Mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah kami tidak akan bersuara kencang. Kenapa? Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok," tutur Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (5/2/2024).
Dia mengatakan diberi kewenangan untuk mengaudit dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terlibat konflik terkait HAM. Kewenangan itu termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
Pigai mengatakan, dirinya hanya merespons masalah yang kasuistik.
"Misalnya terjadi peristiwa di sebuah perusahaan, pagarnya diroboh atau salah satu warga dikriminalisasi atau dilaporkan, kami hanya menangani yang sifatnya kasus saja, tapi kita tidak akan menangani kasus perusahaan, dalam konteks menyeluruh sebuah perusahaan secara utuh," kata Pigai.
Dia khawatir apabila evaluasi dilakukan menyeluruh maka bisa berdampak negatif terhadap perusahaan tersebut.
"Karena itu tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta mana Kementerian HAM menangani kasus, perusahaan ini tidak ditangani Kementerian HAM, yang enggak mungkin kalau secara menyeluruh karena kewenangan kami adalah audit menyeluruh terhadap sebuah perusahaan," tandasnya.