JAKARTA, iNews.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan alasan tak bersuara kencang merespons perusahaan yang terlibat dalam konflik HAM. Dia pun meminta pemakluman.
Sebab, dia khawatir saham perusahaan itu bakal jeblok bila dirinya merespons masalah HAM tanpa melakukan audit terlebih dahulu.
"Mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah kami tidak akan bersuara kencang. Kenapa? Karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok," tutur Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (5/2/2024).
Dia mengatakan diberi kewenangan untuk mengaudit dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terlibat konflik terkait HAM. Kewenangan itu termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
Pigai mengatakan, dirinya hanya merespons masalah yang kasuistik.