"Misalnya terjadi peristiwa di sebuah perusahaan, pagarnya diroboh atau salah satu warga dikriminalisasi atau dilaporkan, kami hanya menangani yang sifatnya kasus saja, tapi kita tidak akan menangani kasus perusahaan, dalam konteks menyeluruh sebuah perusahaan secara utuh," kata Pigai.
Dia khawatir apabila evaluasi dilakukan menyeluruh maka bisa berdampak negatif terhadap perusahaan tersebut.
"Karena itu tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta mana Kementerian HAM menangani kasus, perusahaan ini tidak ditangani Kementerian HAM, yang enggak mungkin kalau secara menyeluruh karena kewenangan kami adalah audit menyeluruh terhadap sebuah perusahaan," tandasnya.