JAKARTA, iNews.id - Aliansi Pemuda Kawal Pemilu mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap). Aplikasi itu dinilai tidak efektif karena inkonsistensi penayangan informasi perolehan suara partai politik (parpol) dalam Pemilu 2024.
"Bahwa dari rekapan hari, per jam pun itu ada yang naik ada yang turun dalam data tersebut. Maka dari itu kita coba mengkaji ada apa di balik ini, ternyata Sirekap ini sangat nggak efektif. Mungkin KPU bisa mengevaluasi kembali terkait dengan sistem ini," kata Koordinator Aliansi Pemuda Kawal Pemilu, Ikhlas Ade Putra dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Ikhlas menilai KPU tidak siap dalam penyelenggaraan pemilu kali ini. Padahal menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), kata dia, KPU mendapatkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar untuk mengembangkan Sirekap.
"KPU juga lembaga independen, mendapat anggaran dari negara yang sangat besar sekitar Rp3,5 miliar dari data ICW," ucap Ikhlas.
Ikhlas meminta Bawaslu melakukan pengawasan secara optimal. Salah satunya dengan merekomendasikan penghentian penggunaan Sirekap.