JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto dinilai menjalankan strategi pembangunan yang agresif dan terukur. Pendekatan tersebut dibaca sebagai kombinasi antara kerangka kerja Big Bang dalam eksekusi dan Big Push dalam substansi kebijakan, guna mengatasi problem kemiskinan mendasar di Indonesia secara serentak dan berskala nasional.
Strategi ini, yang secara teoretis pernah diperkenalkan oleh pakar ekonomi Jeffrey Sachs, difokuskan pada investasi pembangunan manusia dan ekonomi kerakyatan dengan tetap berpijak pada konstitusi UUD 1945.
Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo menjelaskan, negara kini hadir sebagai perencana dan investor utama layanan dasar. Strategi ini memenuhi tiga kriteria utama Big Bang Reform yakni, massif karena dilakukan secara nasional, speed (dilaksanakan dengan tempo cepat), dan irreversible yakni melakukan perubahan bersifat permanen.
"Negara bergerak cepat dan serentak untuk memecahkan masalah mendasar bangsa. Fokusnya pada investasi pembangunan manusia, bukan sekadar proyek satuan," ujar Bramastyo dalam dialog media di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Adidaya Institute menegaskan bahwa tujuh program prioritas pemerintah saat ini bukanlah kebijakan yang terpisah-pisah, melainkan satu paket terintegrasi untuk memutus "perangkap kemiskinan" (poverty trap).
Ketujuh program prioritas terintegrasi yakni, program Makan Bergizi Gratis (MBG) & Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sekolah Rakyat & 3 Juta Rumah (FLPP), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan dan Kampung Nelayan.
"Ini adalah paket yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi: gizi, pendidikan, akses pasar, hingga produktivitas pesisir diatasi secara bersamaan," papar Bram.
Meskipun desain kebijakannya besar, Adidaya Institute memberikan catatan kritis pada mesin birokrasi. Keberhasilan strategi Big Push sangat bergantung pada kualitas eksekusi di lapangan—mulai dari puskesmas, dapur layanan, hingga koperasi desa.
Adidaya menawarkan mekanisme pengawasan publik yang disebut "Rapor Negara" dengan 6 indikator yakni, koordinasi lintas instansi, standar minimum layanan nasional, satu data dan dashboard publik, transparansi logistik dan biaya satuan. Selain itu, kesiapan SDM garis depan, serta pengawasan dan respons keluhan cepat.