JAKARTA, iNews.id – Para ekonom mendorong Kabinet Merah Putih untuk menjadikan pembiayaan ultramikro sebagai program prioritas dalam mengentaskan kemiskinan secara masif. Model pendanaan ini dinilai krusial karena mampu mengisi celah (unbankable) yang selama ini tidak terjangkau oleh bank konvensional.
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, mengatakan ceruk unbankable ini selama ini justru diisi oleh rentenir yang merugikan masyarakat.
Dia mencontohkan peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM), khususnya melalui program Mekaar, yang tidak hanya menyalurkan dana tetapi juga fokus pada pemberdayaan.
"Terbukti, banyak pelaku ekonomi dari kelompok masyarakat miskin yang kini berhasil 'mentas' dari status prasejahtera menjadi sejahtera," kata Sunarsip dalam keterangan resminya, Rabu (29/10/2025).
Dia menyarankan agar lembaga seperti PNM didorong untuk meningkatkan ukuran usaha (size) pembiayaan agar dampaknya lebih besar, sambil tetap mempertahankan misi utamanya sebagai lembaga pemberdayaan ultramikro.
Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, sependapat bahwa kredit ultramikro adalah pilihan vital untuk memperbaiki ekonomi kalangan bawah dan mendidik mereka mengelola keuangan seiring pertumbuhan usaha. Namun, ia mencatat bahwa plafon kredit yang kecil memerlukan dukungan kebijakan pemerintah di tingkat makro.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendekatan holistik. Strategi ini didukung oleh berbagai program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga program renovasi rumah.