"Artinya fakta persidangan ditemukan bantuan sosial itu seharusnya tidak dipersonifikasi oleh seorang pejabat publik tertentu," jelas Titi.
Terlebih, sejumlah menteri yang terlibat membagikan bansos diduga mengajak penerima mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tindakan itu dinilai dapat mengarahkan dukungan publik dalam elektoral.
"Ini kan diakui oleh pernyataan adanya insentif antara relasi persetujuan Presiden dengan preferensi pilihan pasangan calon," lanjut Titi.
Untuk itu, dia menilai potensi PSU lebih kuat dibanding diskualifikasi paslon tertentu. Sebab MK cenderung problematik karena sempat memutus perkara Nomor 90 terkait batasan usia Capres-Cawapres.
"Kenapa tidak sampai pada diskualifikasi? Problemnya adalah MK kita ini problematik. Karena dia menjadi bagian dari persoalan putusan MK 90," ujar Titi.