Sudaryono menjelaskan anggaran operasional mencakup fungsi pengawasan, monitoring, hingga pembayaran gaji. Salah satunya gaji kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring, gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG kan itu kan statusnya P3K digaji dari tempat kita, jumlah totalnya 30.000 lebih," katanya.
Pertemuan dengan Kementerian Keuangan juga membahas kebutuhan anggaran dan perencanaan pelaksanaan program MBG. BGN bersama Kemenkeu turut menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program pada tahun depan.
Sementara itu, BGN juga menyiapkan perluasan program MBG melalui aktivasi dapur baru, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Aktivasi dapur di wilayah tersebut ditargetkan mulai September 2026.Sekitar 2.700 dapur disebut sudah siap diaktifkan secara bertahap.
Namun, BGN tidak akan menjalankan seluruh dapur tersebut secara bersamaan.Saat ini terdapat sekitar 13.000 dapur dalam antrean. BGN akan melakukan penyisiran untuk menentukan dapur yang benar-benar siap dan sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah.
Perluasan program juga menyasar pondok pesantren yang belum memperoleh MBG serta sejumlah daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan tersebut.
"Insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang ini Insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran," pungkasnya.