Anggota DPR Beri Warning soal Penyadapan: Tak Boleh Cuma Modal Curiga

Jonathan Simanjuntak
Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta. (Foto: DPR)

"Untuk empat hal, keamanan negara, teroris, korupsi, narkoba, boleh digunakan untuk mencari bukti awal. Di luar itu harus berhati-hati," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR mulai membahas RUU Penyadapan setelah adanya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti, Senin (16/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, pembahasan RUU ini merupakan lanjutan setelah KUHAP rampung.

"Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan," kata Habiburokhman.

Habiburokhman menyinggung kasus penyadapan ilegal. Menurutnya, permasalahan ini merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi penegak hukum.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
48 menit lalu

Wamensesneg Buka Suara soal Desakan Sterilkan Istana dari Orang Listyo Sigit

1 jam lalu

Polisi Dalami Dugaan Pengguna Hasil Sadap Prabowo selain Listyo Sigit

2 jam lalu

Dasco: RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna Terdekat

3 jam lalu

Irjen Eko Hadi Menyesal usai Dipecat Polri, Ajukan Banding atas Putusan PTDH

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal