Anggota DPR Beri Warning soal Penyadapan: Tak Boleh Cuma Modal Curiga

Jonathan Simanjuntak
Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta. (Foto: DPR)

Padahal, kata dia, penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan serta mencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas. Namun, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya.

"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," ujar Habiburokhman.

"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," katanya.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
31 menit lalu

Wamensesneg Buka Suara soal Desakan Sterilkan Istana dari Orang Listyo Sigit

60 menit lalu

Polisi Dalami Dugaan Pengguna Hasil Sadap Prabowo selain Listyo Sigit

1 jam lalu

Dasco: RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna Terdekat

2 jam lalu

Irjen Eko Hadi Menyesal usai Dipecat Polri, Ajukan Banding atas Putusan PTDH

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal