"Artinya begini, semua sudah dihitung secara baik, kira-kira begitu sehingga semua yang jadi kebutuhan akses, kebutuhan-kebutuhan dukungan yang lain bagi anggota DPR untuk bekerja di DPR sudah terpenuhi," katanya.
Mengenai masyarakat yang menilai besaran tunjangan itu berlebihan, menurutnya hal ini bisa didiskusikan bersama.
"Yang perlu saya sampaikan bahwa semua ini sudah dihitung dengan baik. Kita kan ada Kementerian Keuangan, Sekjen DPR kira-kira begitu, apa sih kebutuhan DPR? Bagaimana dengan keuangan pemerintah? Cocok apa nggak. Sampai ke soal dan lain lain kan kira-kira begitu," ujar dia.
Diketahui, anggota DPR kini tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas di Kalibata. Sebagai gantinya, setiap anggota DPR menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.