Dia mengingatkan, penunjukan direksi dan komisaris harus berbasis kompetensi, pengalaman, integritas, serta dilakukan melalui proses yang transparan dan bebas dari intervensi politik.
Oleh karena itu, dia berharap BUMN tidak hanya dinilai semata dari besarnya aset atau laba, tetapi juga kualitas tata kelola, profesionalitas direksi dan komisaris, serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
Dia mengatakan Komisi VI DPR akan terus mengawal reformasi ini agar menghasilkan BUMN yang sehat, efisien, dan mampu menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.