JAKARTA, iNews.id - Masukan publik terhadap Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta jangan disikapi negatif. Masukan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian publik untuk mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas dalam memberantas korupsi.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, masukan tersebut perlu dicermati dari sisi data dan fakta yang mendukung. Menurutnya, aspirasi publik juga perlu didengar dalam proses seleksi Capim KPK.
"Sepanjang suara dan aspirasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat sipil bukan merupakan fitnah dan pembunuhan karakter kita anggap sebagai bagian dari keinginan masyarakat agar yang terpilih sebagai pimpinan KPK adalah orang-orang yang berintegritas," ujar Arsul kepada iNews.id melalui telepon, Minggu (1/9/2019).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengingatkan, masukan tidak boleh didasari subjektivitas penolakan terhadap calon berlatar belakang Polri atau Kejaksaan. Apalagi sikap penolakan itu tidak disertai keputusan dari lembaga etik terkait.
"Lebih dari itu jika suarannya didasari pada ketidaksetujuan siapapun capim dari Polri atau Kejaksaan, itu tidak bisa diterima," ucapnya.