JAKARTA, iNews.id - Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 dinilai tidak mungkin dihapuskan. Indonesia membutuhkan pasal itu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
“Saya sepakat dan mendukung apa yang pernah disampaikan Menkominfo Rudiantara bahwa seperti Pasal 27 ayat 3 soal penghinaan dan atau pencemaran nama baik tidak mungkin dihilangkan,” ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Evita Nursanty dalam keterangan tertulis yang diterima iNews.id, Minggu (14/7/20916).
Dia mengatakan, tidak ada kesalahan pada ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE. Bahkan, pasal-pasal itu sudah dibahas berulang-ulang termasuk pada saat melakukan revisi pada 2016. "Artinya, yang paling mungkin terjadi adalah kekeliruan dalam penerapannya," ucapnya.
Menurutnya, kebebasan penggunaan dan pemanfaatan ITE harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan UU dengan maksud mulia yakni, menghormati hak orang lain. Apalagi UU ITE merupakan produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan menjadi pionir meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
Dia setuju jika para pihak yang menaruh perhatian pada kasus UU ITE untuk tetap memberikan masukan agar publik yang kemungkinan rentan dapat terlindungi dari tindakan semena-mena. Walaupun hukum memang harus tegak kepada semua warga negara tanpa terkecuali.
Revisi UU ITE yang dilakukan pada 2016 di DPR, kata dia bertujuan untuk menampung aspirasi publik agar pasal itu jangan jadi alat represif dengan mudah menahan seseorang. “Jadi kita mendengar aspirasi publik dan memang ada celah yang memungkinkan untuk ditempuh yaitu dengan menjadikannya delik aduan serta pidana dikurangi," katanya.