JAKARTA, iNews.id - Haji furoda merupakan haji yang visanya didapat dari undangan pemerintah Arab Saudi. Hal ini berarti visa jemaah haji furoda di luar kuota visa haji yang sudah dijatahkan ke Kementerian Agama (Kemenag).
Jemaah haji furoda disebut juga haji nonkuota. Pelayanan haji furoda dikelola oleh travel haji resmi atau yayasan yang mempunyai afiliasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Meskipun tidak masuk dalam kuota haji, jalur haji furoda resmi serta legal. Terkait haji furoda, pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Pada pasal 18 UU No 8 Tahun 2019 dijelaskan visa haji Indonesia ada dua jenis, yaitu visa haji kuota negara serta visa haji mujamalah (furoda). Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang mendapat undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus).
PIHK yang memberangkatkan calon jemaah ini harus melapor ke Menteri Agama. Apabila PIHK tidak melaporkan calon jemaah haji mujamalah (furoda), maka PIHK akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin.