Pemerintah menerapkan pengawasan ketat dalam penyaluran dana hibah kepada ormas. Jika ditemukan pelanggaran, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan atau ormas terlibat dalam tindakan melawan hukum, maka status terdaftar ormas bisa dicabut dan hak untuk menerima dana hibah otomatis hilang. Selain itu, pemerintah juga mendorong ormas untuk mandiri secara finansial dan tidak hanya bergantung pada dana hibah pemerintah.
Selain dana hibah dari pemerintah, ormas juga bisa memperoleh dana dari sumber lain, seperti:
Apakah ormas dapat dana dari pemerintah? Jawabannya adalah ya, ormas dapat menerima dana dari pemerintah melalui mekanisme hibah yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hanya ormas yang berbadan hukum, terdaftar resmi, dan memenuhi persyaratan administratif serta substansi yang berhak menerima dana tersebut. Penyaluran dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan diawasi ketat oleh pemerintah untuk memastikan dana benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan pembangunan bangsa. Dengan demikian, pemberian dana pemerintah kepada ormas bukanlah hak mutlak, melainkan bentuk dukungan yang harus dipertanggungjawabkan demi kemajuan bersama.