JAKARTA, iNews.id- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan arahan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa terkait rangkap jabatan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial sekaligus Wali Kota Surabaya. Arahan tersebut disampaikan melalui radiogram.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menyampaikan, di dalam radiogram itu menyebutkan seorang kepala daerah bisa berhenti karena diberhentikan sesuai Pasal 78 ayat 1 UU 23/2014. Lalu disampaikan juga dalam radiogram itu, pada Pasal 78 ayat 2 UU 23/2014, kepala daerah bisa diberhentikan karena diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk rangkap jabatan.
“Kami sudah kirim radiogram ke Gubernur Jatim melalui Sekda juga sudah terima,” ujar Akmal di Jakarta, Kamis (24/12/2020).