“Indonesia juga meningkatkan akses rakyat kepada pendidikan, dengan terus mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan, di mana ini berdampak pada peningkatan drastis atas angka literasi nasional dan peningkatan kesetaraan gender dalam mengakses pendidikan,” ucapnya.
Mahfud menambahkan, Indonesia tengah dalam proses meratifikasi Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Ratifikasi ini akan melengkapi 8 dari 9 instrumen utama perlindungan HAM internasional.
Mahfud mengusulkan dengan mengemukakan saat ini seluruh dunia masih menghadapi dampak multidimensi dari Covid-19, banyak dampak negatif dari Covid-19 bagi Hak Asasi Manusia dan bagi pembangunan.
“Pertanyaannya apa yang dapat dilakukan Dewan HAM PBB dalam memperbaiki kehidupan manusia pasca pandemi." katanya.
Pertama, Dewan HAM harus dapat memastikan setiap orang memiliki hak yang setara menghadapi Covid dan pandemi selanjutnya.