Kebijakan afirmatif tersebut, kata Bahlil, bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas industri daerah. Namun ia menekankan bahwa prioritas itu hanya berlaku bagi pelaku usaha lokal yang benar-benar siap secara teknis dan manajerial, bukan sekadar mengajukan proposal tanpa kompetensi.
"Dulu proyek ini cuma Rp30-40 miliar dikerjakan semua (orang) di Jakarta. Sekarang kita kasih semua ke anak-anak daerah, tapi anak-anak daerah yang siap, Jangan anak-anak daerah yang siap proposal saja," kata mantan Ketua Umum HIPMI itu.
Bahlil menambahkan, total nilai proyek migas yang akan berjalan tahun ini melalui SKK Migas mencapai sekitar 42 miliar dolar AS atau setara kurang lebih Rp600 triliun. Seluruh peluang tersebut terbuka bagi investor yang memenuhi persyaratan, sementara proyek di bawah Rp100 miliar akan ditenderkan langsung di daerah, bukan melalui proses terpusat di SKK Migas.
Bahlil menegaskan, kebijakan ini diharapkan tidak hanya mempercepat investasi sektor energi, tetapi juga memperkuat efek berganda ekonomi di wilayah penghasil migas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kapasitas industri lokal.