JAKARTA, iNews.id - Wacana penghidupan kembali utusan golongan mencuat saat pimpinan MPR melakukan kunjungan ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Wacana tersebut dinilai menambah ruang dialektika terkait pembahasan amandemen kelima UUD NRI 1945 selain kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, anggota DPR menyuarakan suara rakyat, khususnya dari masing-masing daerah pemilihan (dapil), sedangkan anggota DPD menyuarakan suara daerah per provinsi. Pertanyaannya kemudian, siapa yang mewakili suara-suara golongan, khususnya yang minoritas?
"Memang bisa disalurkan melalui anggota DPR maupun DPD. Tapi sejauh mana efektifitasnya, bisa diperdebatkan. Karena itu, pemikiran PP Muhammadiyah mengenai utusan golongan ini menarik untuk dielaborasi lebih jauh," ujarnya.
Bamsoet menyampaikan hal itu dalam diskusi 'Refleksi Akhir Tahun MPR RI', di Jakarta, Rabu (18/12/19). Diskusi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini turut dihadiri Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin dari Provinsi Bengkulu.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengatakan, wacana utusan golongan muncul karena PP Muhammadiyah prihatin atas kondisi demokrasi Indonesia yang kian terjebak dalam angka-angka. Padahal, belum tentu angka-angka tersebut betul-betul mewakili suara rakyat keseluruhan.