Dia menegaskan ruang reformasi yang selama ini tertunda harus segera dieksekusi, mulai dari digitalisasi sistem peringatan dini hingga penegakan standar kesiapsiagaan pemerintah daerah. Dia juga menegaskan kepemimpinan BNPB perlu diperkuat, termasuk di antaranya dalam skema komunikasi hingga tata kelola bantuan yang efektif.
Dalam konteks yang lebih luas, Perindo menekankan pentingnya tobat ekologis sebagaimana disampaikan Paus Fransiskus dalam Laudato Si, sebagai dorongan moral dan politik untuk mengubah relasi manusia dengan lingkungan.
Bagi Perindo, seruan tersebut merupakan landasan etis yang penting untuk memperkuat agenda kebijakan iklim di tingkat nasional. Sesuai dengan nilai kami untuk terus menjadi energi baru Indonesia yang membawa kesegaran sikap politik dan kebijakan.
“Kita membutuhkan keberanian politik untuk memperbaiki sistem yang gagal melindungi masyarakat dari krisis iklim, termasuk kebijakan di hulu yang mencegah perusakan lingkungan hingga di hilir untuk penanggulangan bencana," ujar Manik.
"Penegakan hukum terhadap ilegal logging, pembatasan eksploitasi sumber daya alam, penguatan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, hingga meninjau kembali UU Penanggulangan Bencana kita yang telah lama belum ter-update bukan lagi pilihan melainkan keharusan jika negara ingin menjaga martabat dan keselamatan rakyatnya,” tegasnya.
Manik menggarisbawahi pula posisi politik Partai Perindo dalam isu lingkungan dan kebencanaan.