Pembatasan tersebut disiapkan agar bantuan digunakan sesuai kebutuhan penerima. Digitalisasi juga ditujukan untuk membuat penyaluran lebih transparan, adil, serta mengurangi interaksi langsung antara petugas dan penerima bantuan.
"Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih ya kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia," ujarnya.
Pemerintah menargetkan peluncuran atau roll out digitalisasi bansos berlangsung pada pekan ketiga Oktober 2026. Luhut berharap 80 persen proses digitalisasi sudah rampung saat program tersebut diluncurkan.
"Kemarin presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," ungkapnya.
Menurut Luhut, salah satu tantangan dalam pelaksanaan digitalisasi bansos berkaitan dengan data penerima berdasarkan desil. Dia optimistis persoalan tersebut dapat terus dikurangi melalui koordinasi antarpihak.
"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil, tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," tutup Luhut.