Menurut Andriko, pembuktian klaim menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen, terutama bagi masyarakat yang memilih produk berdasarkan manfaat kesehatan pada label kemasan.
"Jadi tidak mudah dapat izin bahwa dia indeks glikemiknya rendah. Harapannya kalau sudah terbukti, ini bisa dijadikan beras untuk kawan-kawan kita yang diabetes. Tapi kalau tidak terkonfirmasi, makan beras itu ternyata (gula darah) bukan turun, malah naik. Jadi kan ada unsur penipuan dan itu merugikan konsumen," sambung dia.
Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta seluruh 40 izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk merek beras fortifikasi atau beras dengan klaim gizi diperiksa. Produk yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi.
"Ada 40 yang (sudah) keluar izin edarnya. (Beras) fortifikasi itu 40 merek. Nah yang akan dicabut itu yang (terbukti) melanggar. Jadi fortifikasi palsu ini selain merugikan konsumen (asumsi kerugian konsumen) Rp 71 triliun (setahun), merugikan pula karena (ternyata) bukan fortifikasi. Itu penipuan kan," jelas Amran.
Amran juga menyoroti harga beras fortifikasi atau beras dengan klaim gizi yang beredar di pasaran. Dia menyebut harga produk tersebut rata-rata mencapai Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang dijual hingga Rp42.000 per kilogram.
Pemerintah akan melihat hasil pemeriksaan laboratorium untuk menentukan langkah terhadap produk yang tidak memenuhi standar kandungan zat gizi