“Nanti kami yang akan mengawasi, bahwa dia ketika berkampanye menggunakan fasilitas negara atau tidak? Memang ada fasilitas negara yang melekat seperti soal keamanan. Tetapi kalau penggunaan fasilitas negara yang lainnya itu tidak boleh,” tuturnya.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyatakan, partainya tidak akan meminta kader PAN yang menjadi kepala daerah untuk masuk dalam tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dia mengatakan, PAN menginginkan kepala daerah yang diusung tetap fokus melayani masyarakat. Salah satunya seperti di Provinsi Kalimantan Timur.
“Misalkan kayak Gubernur Kaltim yang terpilih, Isran Noor. Itu kan diusung PAN sama Gerindra. Istrinya Pak Isran Noor itu caleg PAN untuk DPR RI. Tapi kami enggak minta, ‘Pak Isran kamu kan diusung PAN, kamu harus jadi tim suksesnya Pak Prabowo.’ Biarlah Pak Isran Noor itu fokus melayani masyarakat Kalimantan Timur,” kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan.
Menurut dia, sikap PAN yang demikian itu bertujuan untuk menghindari terbelahnya masyarakat di daerah karena berbeda dukungan politik antara Jokowi dan Prabowo. Tak hanya Kalimantan Timur, kepala daerah yang diusung PAN di Provinsi Riau dan Kota Bogor (Jawa Barat) juga menunjukkan fatsun politik yang sama.
“Misalkan di Riau itu kan yang menang kader PAN. Kami gak minta jadi tim sukses Prabowo. Atau Wali Kota Bogor Bima Arya, kami juga gak minta Bima masuk tim sukses. Kami suruh dia melayani masyarakat kota Bogor aja,” tutur Yandri.
Yandri menjelaskan, PAN tidak ingin pejabat publik aktif terseret dalam kegiatan politik praktis. Sebab, hal semacam itu dapat memengaruhi kinerja mereka menjadi tidak optimal. “Jadi kami mengedepankan bahwa mereka sekarang pejabat publik, jangan disempitkan mereka ditarik dalam poltik praktis.”