Oleh karena itu, kata dia, Bawaslu selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait, lembaga pendidikan, serta organisasi atau komunitas masyarakat untuk mencegah paslon didiskualifikasi.
Menurut Puadi, Bawaslu juga tak henti-hentinya menyosialisasikan publik, partai politik, peserta pemilihan, dan tim kampanye terkait pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilihan sekaligus sanksinya.
"Jajaran Bawaslu selalu melakukan pengawasan melekat dalam setiap proses tahapan pemilihan. Jika ada indikasi akan terjadi dugaan pelanggaran, lakukan pencegahan seketika," tutur dia.