JAKARTA, iNews.id - Bawaslu merilis daftar 50 kabupaten kota yang dinilai paling rawan terganggu pelaksanaan Pilkada 2020 karena covid-19. Hal itu dituangkan dalam Indek Kerawanan Pemilu (IKP).
Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyampaikan beberapa indikator digunakan untuk mengukur kerawanan dalam konteks pandemi covid-19. Indikator yang dimaksud yaitu penyelenggara pemilu yang terinfeksi dan atau meninggal karena covid-19, adanya penyelenggara pemilu yang mengundurkan diri karena pandemi, adanya lonjakan pasien, dan korban meninggal dunia karena covid-19. Lalu indikator tentang adanya penolakan penyelenggaraan Pilkada 2020 dari masyarakat awam maupun dari tokoh masyarakat lantaran pandemi covid-19.
"Dalam IKP Pilkada 2020 kali ini, terdapat 50 kabupaten kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. Angka ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan IKP mutakhir Juni 2020 yang menyebutkan 27 kabupaten kota terindikasi rawan tinggi dalam hal pandemi covid-19," kata Afif dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Adapun 10 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam aspek pandemi covid-19 yaitu Kota Depok, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Manado, dan Kabupaten Bandung. Kemudian Kabupaten Sintang, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Bandar Lampung.
Afif melanjutkan, untuk tingkat provinsi seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur (pilgub) terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. Urutan dari yang paling tinggi yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kalimantan Utara.
"Tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara berada dalam skor di atas 90 dari skor kerawanan maksimal 100," ujar dia.