Bawaslu Ungkap 6 Provinsi Rawan Terjadi Politisasi SARA, Ada Jakarta hingga DIY

irfan Maulana
Bawaslu memetakan enam provinsi rawan terjadi politisasi SARA, di antaranya Jakarta hingga DIY. (Foto: Bawaslu.go.id)

Lolly menjelaskan, kekerasan berbasis SARA merupakan muara dari berbagai indikator politisasi SARA, yakni kampanye di media sosial, kampanye tempat umum, dan penolakan calon berbasis SARA.

“Artinya, penolakan calon berbasis SARA kalau terjadi itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan berbasis SARA,” katanya.

Lolly menyebutkan, provokasi di media sosial menjadi modus kekerasan berbasis SARA tertinggi baik di provinsi mau pun Kabupaten atau Kota. Kedua adalah provokasi online, serta bentrok antarkelompok dan kerusuhan warga.

Dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mencegah politisasi SARA dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kominfo, Dewan Pers, platform media sosial, dan media massa lainnya. Serta Kerja sama dengan para pihak seperti TNI-Polri dan BIN untuk mengidentifikasi gejala dan mencegah berkembangnya politisasi SARA.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
23 hari lalu

Laporkan KPU dan Gibran ke Bawaslu, Bonatua Bawa Kalender Akademik UTS Insearch

23 hari lalu

Bonatua Tantang Bawaslu Berani Panggil Wapres Gibran soal Suket Penyetaraan

24 hari lalu

RUU Pemilu, Komisi II DPR Kaji Tambah Anggota KPU dan Bawaslu

28 hari lalu

Doli Kurnia Usul Komisi II DPR Gelar Rapat Khusus dengan KPU, Bahas Pasal Ijazah Gibran 

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal