Bawaslu Ungkap 6 Provinsi Rawan Terjadi Politisasi SARA, Ada Jakarta hingga DIY

irfan Maulana
Bawaslu memetakan enam provinsi rawan terjadi politisasi SARA, di antaranya Jakarta hingga DIY. (Foto: Bawaslu.go.id)

Lolly menjelaskan, kekerasan berbasis SARA merupakan muara dari berbagai indikator politisasi SARA, yakni kampanye di media sosial, kampanye tempat umum, dan penolakan calon berbasis SARA.

“Artinya, penolakan calon berbasis SARA kalau terjadi itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan berbasis SARA,” katanya.

Lolly menyebutkan, provokasi di media sosial menjadi modus kekerasan berbasis SARA tertinggi baik di provinsi mau pun Kabupaten atau Kota. Kedua adalah provokasi online, serta bentrok antarkelompok dan kerusuhan warga.

Dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mencegah politisasi SARA dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kominfo, Dewan Pers, platform media sosial, dan media massa lainnya. Serta Kerja sama dengan para pihak seperti TNI-Polri dan BIN untuk mengidentifikasi gejala dan mencegah berkembangnya politisasi SARA.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
Internasional
5 bulan lalu

Vietnam Resmi Pangkas Jumlah Provinsi dan Kota Demi Penghematan, dari 63 jadi 34

Nasional
6 bulan lalu

Jabar jadi Provinsi dengan Kasus Judol Tertinggi di RI, Jakarta Nomor Dua

Nasional
6 bulan lalu

Sidang Hasto kembali Digelar, Eks Anggota Bawaslu Jadi Saksi

Internasional
8 bulan lalu

Efisiensi Besar-besaran, Vietnam Akan Pangkas Jumlah Provinsi 50 Persen

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal