SIDOARJO, iNews.id - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab disapa Yenny Wahid memberikan pendidikan politik kepada para santri saat melakukan silaturahmi di Pondok Pesantren Alkhoziny Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (25/11/2023).
Pada kesempatan ini, Yenny Wahid ditanya oleh seorang santri terkait apakah boleh santri ikut berpolitik praktis?
Selain itu, apa saja tugas umaro (pemimpin) dan ulama dalam konteks politik?
Direktur Wahid Foundation ini mengatakan bahwa seorang santri boleh ikut berpolitik praktis asalkan sudah cukup umur sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi.
"Apakah santri boleh berpolitik praktis? Boleh, kalau sudah umurnya cukup, karena setiap orang punya hak dalam sistem demokrasi yang kita anut. Dalam sistem demokrasi setiap orang yang sudah cukup umur, menurut undang-undang, maka mempunyai hak untuk memilih pemimpin dan pemimpin itulah yang akan membuat kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Yenny Wahid.
Yenny Wahid yang kini menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud menjelaskan bahwa ulama dan umaro atau pemimpin memiliki tugas masing-masing.
"Umaro punya tugas kebijakan publik, ulama tugasnya berkewajiban mengingatkan umaro pada kebijakan publiknya agar kebijakan publiknya betul-betul mengacu pada kesejahteraan di masyarakat," ujarnya.
Yenny Wahid mengutip dalil yang berbunyi: Kebijakan seorang pemimpin itu selalu harus ada hubungan dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.
"Jadi, tugasnya ulama jelas sekali meningkatkan umara. Ulama jangan dipengaruhi umara, ulama harus jernih untuk mengingatkan kalau ada yang keliru," jelasnya.
Yenny Wahid menegaskan bahwa ulama tidak boleh punya ego, punya ambisi sendiri dalam politik. Namun, ambisinya bagaimana untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
"Jadi, dalam berpolitik siyasat atau wasilat adalah alat, tujuannya menciptakan negara yang aman, adil, dan sejahtera," katanya.