Dalam pengelolaan sumber daya manusia, mitra diwajibkan merekrut relawan yang telah melalui tes kesehatan serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala setiap empat bulan sekali. Mitra juga harus mendaftarkan seluruh karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dan tidak boleh menolak calon relawan difabel selama yang bersangkutan dinyatakan sehat.
Namun demikian, Nanik mengingatkan mitra agar tidak mengintervensi atau mendominasi dapur SPPG, terutama dalam penentuan menu makanan.
“Masa makanan sudah disusun ahli gizi terus (anda) mengambil alih. Ini yang terjadi viral, yang sekarang lagi ramai. Ini intervensi. Lah sampeyan itu, sing pinter itu ahli gizi, opo sampeyan? (Yang pintar itu ahli gizi atau anda?) Loh kok malah ngatur ahli gizi. Mergo blonjone ben iso murah, ben iso njukuk bathi akeh (karena belanjanya bisa murah, sehingga bisa untung banyak),” katanya dengan tegas.
Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Nanik juga mengingatkan bahwa penutupan sementara atau suspend dapur tidak hanya dilakukan akibat insiden keamanan pangan.
“Yang kita suspend juga adalah kalau Bapak Ibu Mitra tidak benar dalam menggunakan anggaran sepuluh ribu. Kita akan audit. Nah, kalau nggak bener kita suspend,” ujarnya.